Selasa, 26 Februari 2013

TRADE OFF ANTARA EFISIENSI DAN KEADILAN



Dalam memberikan dan menghasilkan Jasa, sebuah entitas harus berusaha menggunakan input secara efisien, agar output yang dihasilkan bisa lebih maksimal mungkin. Sebelumnya, mari kita telaah dulu pengertian efisiensi menurut para ahli :

Menurut Gerald Vinten Efficiency-doing things right
Daft mengatakan bahwa efisiensi merupakan the use of minimal resources raw materials money and people to produce a desired volume of output. artinya efisiensi adl penggunaan sumberdaya bahan baku uang dan manusia secara minimal utk menghasilkan output sebanyak yg diharapkan.
Menurut Hans Kartiadi Efisiensi berarti bertindak dgn cara yg dapat meminamilisir kerugian atau pemborosan sumber daya dalam melaksanakan atau menghasilkan sesuatu.
Menurut kamus besar bahasa indonesia : efi·si·en /éfisién/ a 1 tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dng tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya); 2 mampu menjalankan tugas dng tepat dan cermat; berdaya guna; bertepat guna; sangkil


Diera baru, zaman globalisasi ini, banyak perusahaan swasta yang lebih menggunakan tenaga mesin (robot) dari pada menggunakan tenaga manusia, hal ini dilakukan karena  robot telah digunakan sebagai mesin yang memiliki otomatisasi tinggi, mempunyai peranan yang sangat penting bagi manusia untuk digunkan dalam pekerjaan yang dirasa sangat penting. Walau tidak semua pekerjaan murni bisa dilakukan robot - tetap saja menggunakan tenaga manusia, namun porsi tenaga kerja menjadi berkurang sehingga menimbulkan lebih banyak pengangguran.
Aspek yang selalu diperhatikan perusahaan baik swasta maupun pemerintahan dalam menghasilkan produk selalu memperhatikan 3 hal, yakni (economy, efficiency, dan efeectiveness) sehingga dalam menghasilkan barang, perusahaan swasta/pemerintah selalu berusaha untuk menghasilkan output yang terbaik dengan input yg seminimal mungkin dan menghasilkannya secara ekonomis.
Earl A. Thompson dan Charles Robert Hickson dalam Ideology and the Evolution of Vital Economic Institutions (2000: 13) berbicara tentang efisiensi ekonomi sebagai keniscayaan untuk menyimak keberhasilan demokrasi. Mereka dengan telak menggunakan istilah economic efficiency of democracy.
Efisiensi ekonomi yang dimaksudkan di sini mencakup di dalamnya keadilan ekonomi. Bagaimana sumber-sumber produktif dimanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan berpijak pada prinsip efisiensi. Baik aspek regulasi, infrastruktur maupun daya dukung kelembagaan masuk ke dalam cakupan efisiensi tersebut. Dari pengertian tersebut terkandunglah beberapa persoalan.
Efisiensi membuat perusahaan swasta /pemerintah berusaha untuk meminimalisir biaya, membuat input menjadi berguna sesuai dengan yang dibutuhkan. Tentulah dizaman yang serba maju dan canggih akan teknologi, mesin mesin yang sudah bisa mengerjakan pekerjaan manusia dirasa lebih efisien digunakan daripada tenaga manusia, alasannya dikarenakan beberapa faktor, diantaranya masalah sifat dasar manusia misalnya sifat ketidak hati-hatian, sedangkan mesin memang sudah disetting bekerja seperti yang diinginkan manusia. 

Selain 3 hal yang diperhatikan, diera demokrasi ini, ada 2 kondisi lagi yang harus diperhatikan manusia selain economy, efficiency, dan efeectiveness, yakni equity (keadilan) dan equality (kesadaran). Keadilan berarti bahwa  semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan, tanpa diskriminasi atau hak istimewa bagi kelompok tertentu. Prinsip kesetaraan berarti perusahaan swasta/pemerintah telah menerapkan pemeratan pelayanan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.

Disinilah terdapat pilihan apakah harus menerapkan efisiensi atau keadilan?
Trade off antara efficiency dan equity mungkin menjadi salah satu masalah dalam perusahaan swasta / pemerintah.
Diperusahaan swasta, yang outcome nya adalah untuk memaksimalkan laba, tentu aspek eficiency dirasa lebih penting. karena eficiency merupakan aspek penting agar biaya dirasa lebih minimal sehingga output yang dihasilkan tetap.
Bagaimana penerapannya dipemerintahan?
Apakah pemerintah lebih mementingkan keefisienan dari pada keadilan?
Sebagai contoh, perusahaan pemerintah yang menggunakan tenaga kerja manusia, namun kurang terampil. pekerjaan tersebut sebenarnya bisa dilakukan oleh mesin sehingga pekerjaan dapat lebih cepat terselesaikan dan menjadi efisien, namun hal tersebut merupakan pelanggaran keadilan. banyak kita lihat pengangguran terjadi dikarenakan penggunaan tenaga manusia telah digantikan mesin.
Seperti yang sudah dijelaskan tadi, walau tidak sepenuhnya mesin dapat bekerja sendiri tanpa dioperatori manusia, namun penggunaan mesin memang sudah membuat sebagian posisi manusia tergantikan.
Pemerintah sebagai orang yang dipercaya manusia, harus berusaha menyeimbangkan keduanya, aspek keadilan dan efisien. Tentu kita tidak bisa mengatakan kalau aspek keadilanlah yang penting, hal tersebut salah. Tidak efisen dan boros juga akan membuat kerugian pada negara.
Pemerintah harus berusaha memberikan keseimbangan pada kedua aspek tersebut, misalnya memberikan pelatihan  kepada karyawan sehingga mereka sangat terampil, hal tersebut dapat membuat karyawan/pegawai terampil penggunaan mesin juga harus didasarkan pada aspek ekonomis, apakah biaya untuk mendapatkan mesin dirasa efektif?
Yang pasti ke lima aspek tersebut harus diseimbangkan, agar tercapai kondisi perekonomian manusia yang lebih baik. Semoga indonesia kedapannya dapat menjadi lebih baik :)

Sumber:
http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/
http://blog.re.or.id
http://anwariwmk.blog.com

0 komentar:

Posting Komentar