AUDIT EFEKTIVITAS

Audit efektivitas bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan yang saling

1. Apakah tujuan kebijakan telah dicapai berkat alat dan masukan yang telah digunakan

Pertanyaan tersebut penting untuk menentukan apakah kebijakan tersebut memang merupakan kebijakan yang diambil oleh menteri atau badan hukum yang bertugas menghasilkan kebijakan, atau apakah kebijakan ini dihasilkan (baik seluruhnya ataupun sebagian) oleh faktor eksternal. Jika hasilnya semata-mata untuk faktor eksternal, menteri jelas mendasarkan kebijakannya pada asumsi yang salah: baik alat yang digunakan salah atau alat yang digunakan tidak benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan menteri.

2. Penjelasan apa yang mungkin ada untuk efektivitas (atau ketidakefektifan) dari kebijakan tersebut?

Pertanyaan tersebut saling melengkapi dengan yang pertama yang perlu dijawab dalam rangka untuk membuat rekomendasi. Dengan kata lain, tindakan apa yang perlu diambil oleh menteri untuk membuat kebijakannya lebih efektif.

EFEKTIF terkait erat antara OUTPUT/OUTCOME. Audit Efektivitas Pada Sekretariat Jenderal Kementerian keuangan melihat apakah kinerja yang dihasilkan entitas telah menghasilkan tujuan yang semula diharapkan, artinya dari sebuah output yang dihasilkan apakah mendapat dampak outcome yang maksimal pula.

Misalnya pada Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan dalam biro reformasi Setjen Kemenkeu pada tahun 2011

Untuk menilai audit efektivitas, kita harus mengetahui peran dari biro/bidang tersebut yaitu :

Biro Organta turut berperan serta dan  berkontribusi dalam 3 (tiga) pilar reformasi  di Kementerian Keuangan, yaitu Perbaikan  Organisasi, Penyempurnaan Proses Bisnis dan Peningkatan Disiplin & Manajemen SumberDaya Manusia

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menciptakan Kementerian Keuangan yang  efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengelola keuangan dan kekayaan negara serta dapat menjadi model percontohan reformasi birokrasi di Indonesia.

Pada akhir tahun 2014, program transformasi kelembagaan ini diharapkan dapat  mendukung terwujudnya, antara lain:

• Peningkatan rasio pajak dari 12% menjadi sekitar 18%;

• Peningkatan rasio penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN) menjadi 95%;

• Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Kita sedang mengaudit atas keefktivitasan suatu kegiatan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan dalam biro reformasi Setjen Kemenkeu, yakni penepatan jabatan dan peringkat bagi pelaksana

KRITERIA

Dengan ditetapkannya PMK Nomor 190/PMK.01/2008 tentang Pedoman  Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan dan Penurunan Jabatan dan Peringkat  Bagi Pemangku Jabatan Pelaksana di Lingkungan Departemen Keuangan tanggal  20 November 2008, semua unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan  harus melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksana di lingkungan unitnya masing-masing

DESAIN AUDIT

Pengarahan audit dalam tujuan kebijakan yang telah dicapai,  tidak dirancang untuk memastikan bahwa tujuan tersebut telah dicapai karena penggunaan alat kebijakan tertentu. Ini berarti bahwa tidak ada kebutuhan untuk desain audit yang kompleks.

INDIKATOR EFEKTIVITAS

Output	Outcome
Hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: a. PMK Nomor 254/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan; b. PMK Nomor 255/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli di  Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.	Dari Peraturan tersebut, terdapat dampak yang signifikan terhadap kenaikan jabatan pegawai, dengan naiknya jabatan pegawai juga akan memengaruhi terhadap kinerja pegawai.